PP 76 Tahun 2020, Buat dan Perpanjangan SIM Bisa Gratis? Ini Penjelasan Korlantas

PP 76 Tahun 2020, Buat dan Perpanjangan SIM Bisa Gratis? Ini Penjelasan Korlantas

Beberapa hari ini beredar berita mengenai biaya pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Disebutkan jika keduanya dapat tidak dipungut biaya. Benarkah? Hal ini berawal dari  keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia. PP ini ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Desember 2019 lalu.
Adanya PP selanjutnya terlalu mungkin masyarakat dapat menikmati 31 sarana publik yang diadakan oleh Polri secara gratis. Apakah lantas pembuatan dan perpanjangan SIM? Pasalnya, Dalam PP yang diteken Presiden Jokowi selanjutnya ada 31 tipe PNBP yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
Beberapa di antaranya yakni pengujian untuk penerbitan SIM baru, penerbitan perpanjangan SIM, pengujian penerbitan surat info uji keterampilan pengemudi, dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sehingga, PP selanjutnya terlalu mungkin digratiskannya sarana publik, juga biaya pembuatan dan perpanjangan SIM bagi masyarakat tidak cukup mampu.
Dalam PP selanjutnya tertuang 31 tipe PNBP, di antaranya yaitu:
Pengujian untuk penerbitan SIM baru
Penerbitan perpanjangan SIM
Pengujian penerbitan surat info uji ketrampilan mengemudi
Penerbitan STNK
Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor
Penerbitan tanda nomer kendaraan bermotor
Penerbitan tanda coba nomer kendaraan bermotor
Penerbitan BPKB
Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah
Penerbitan SKCK.
Penjelasan Korlantas
Dikutip dari laman humas.polri.go.id, Kepala Subdit SIM Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, AKBP Tri Julianto Djatiutomo menjelaskan dalam PP selanjutnya dijelaskan soal PNBP pada Pasal 7. Ketentuan itu lantas dapat diatur lebih rinci dalam Peraturan Kapolri, tetapi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Adapun, bunyi Pasal 7 pada PP selanjutnya adalah:
(1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas tipe Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan hingga bersama dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata langkah pengenaan tarif hingga bersama dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Besaran, persyaratan, dan tata langkah pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Bagian penjelasan memaparkan mengenai siapa saja masyarakat yang berhak mendapat “pertimbangan tertentu” sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) tersebut. Mereka terdiri dari tujuh kelompok, yakni penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan dikarenakan suasana di luar kapabilitas harus bayar atau suasana kahar (suatu kejadian yang terjadi di luar kapabilitas manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya), serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada bagian penjelasan juga memuat informasi mengenai sarana yang meraih prioritas untuk dikenakan tarif hingga bersama dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0 (nol persen), “antara lain tipe PNBP bersifat penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)”.
Tri Julianto menjelaskan bahwa sarana gratis selanjutnya bukan tertentu diperuntukkan bagi penerbitan dan perpanjangan SIM, melainkan cuma penerbitan SKCK. “Yang gratis bukan penerbitan dan perpanjangan SIM, melainkan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),” ujarnya “PP ini cocok Pasal 10, terasa berlaku setelah 30 hari juga sejak tanggal diundangkan.”
Biaya SIM
Bagaimana bersama dengan yang lain? Masyarakat di luar keputusan selalu dikenakan biaya cocok Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebenarnya berapa biaya pembuatan SIM yang resmi?
Berikut daftar harga biaya pembuatan SIM:
Penerbitan SIM A: Rp 120.000
Penerbitan SIM B1: Rp 120.000
Penerbitan SIM B2: Rp 120.000
Penerbitan SIM C: Rp 100.000
Penerbitan SIM C1: Rp 100.000
Penerbitan SIM C2: Rp 100.000
Penerbitan SIM D: Rp 50.000
Penerbitan SIM D1: Rp 50.000
Penerbitan SIM Internasional: Rp 250.000
Daftar biaya perpanjangan SIM:
Perpanjang jaman berlaku SIM A: Rp 80.000
Perpanjang jaman berlaku SIM B: Rp 80.000
Perpanjang jaman berlaku SIM C: Rp 75.000
Perpanjang jaman berlaku SIM D: Rp 30.000
Penerbitan SIM Internasional: Rp 225.000